Kasus kebocoran data di Indonesia kembali menjadi sorotan setelah seorang pengguna bernama Bjorka God User mengunggah tawaran jual beli data pribadi di forum dark web. Pengguna tersebut mengklaim memiliki 6 juta data dari Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang turut mencakup informasi sensitif tentang Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Dugaan peretasan ini semakin memperburuk deretan kasus kebocoran data yang terus menghantui Indonesia.
Dugaan Kebocoran Data Tokoh Publik
Dalam penelusuran terbaru, ditemukan bahwa data yang diperjualbelikan tersebut mencakup Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Presiden Joko Widodo, serta dua putranya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Tidak hanya itu, data pejabat tinggi di Kementerian Keuangan juga menjadi target peretasan. Bjorka God User, yang memiliki reputasi baik di forum dark web dan mulai aktif sejak Juni 2023, menawarkan data tersebut dengan harga USD 10.000. Dalam salah satu unggahannya, Bjorka menuliskan:
“Dalam sampel Anda akan menemukan informasi pribadi tentang Presiden Indonesia dan putra-putranya yang pandir, serta pejabat di Kementerian Keuangan dan lainnya.”
Detail Data yang Ditawarkan
Data yang ditawarkan Bjorka meliputi berbagai informasi penting dan sensitif, termasuk Nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), NPWP, alamat rumah, alamat email, kontak ponsel, hingga informasi terkait Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Wilayah (Kanwil), jenis Wajib Pajak (WP), serta status Pengusaha Kena Pajak (PKP). Ukuran data yang dilaporkan mencapai 2 Gigabyte (GB), dengan data yang telah dikompresi menjadi 500 Megabyte (MB).
Informasi mengenai penjualan data ini juga disampaikan oleh Teguh Aprianto, pendiri Ethical Hacker Indonesia, di akun media sosial pribadinya. Ia menyoroti bahaya besar yang dapat muncul dari kebocoran data ini, terutama karena menyangkut privasi tokoh-tokoh penting di Indonesia.
Reaksi dari FalconFeeds dan Belum Terkonfirmasinya Validitas Data
Kasus kebocoran data ini mendapat perhatian dari FalconFeeds, sebuah platform jasa intelijen keamanan data yang sering melaporkan insiden kebocoran informasi di dunia maya. FalconFeeds memberikan peringatan mengenai klaim ini, meskipun belum dapat memastikan apakah data yang ditawarkan di BreachForum tersebut benar-benar valid.
“Kami belum bisa memastikan validitas klaim anggota di forum ini,” ujar FalconFeeds dalam salah satu unggahannya. Meski demikian, perhatian publik terhadap kebocoran data tersebut terus meningkat, mengingat tingginya risiko jika data pribadi tokoh penting benar-benar bocor dan diperjualbelikan.
Respons Kementerian Keuangan dan DJP
Hingga saat ini, Kementerian Keuangan belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan kebocoran data ini. Namun, ketika kasus ini ramai diperbincangkan pada Rabu, 18 September 2024, Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), memberikan respons singkat. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya sedang melakukan investigasi lebih lanjut.
“Terkait dengan informasi kebocoran data yang beredar, saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman,” ungkap Dwi saat dikonfirmasi oleh Bloomberg Technoz pada hari yang sama.
Ancaman Kebocoran Data di Indonesia
Insiden ini bukan kali pertama Indonesia dihadapkan dengan ancaman kebocoran data. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengalami serangkaian peretasan besar yang melibatkan data pribadi jutaan penduduk. Kebocoran ini menjadi ancaman serius bagi privasi masyarakat dan keamanan negara, terutama jika melibatkan data pribadi pejabat negara dan orang-orang penting di pemerintahan.
Kasus Bjorka ini menambah panjang daftar peretasan di Indonesia, setelah sebelumnya kasus serupa terjadi di beberapa lembaga negara, perusahaan swasta, hingga platform digital populer. Publik pun semakin menuntut tindakan konkret dari pemerintah untuk memperketat keamanan siber dan melindungi data pribadi warga negara.
Kesimpulan
Kebocoran data pribadi di dunia maya semakin marak terjadi, dan insiden terbaru ini melibatkan data pribadi para pejabat tinggi di Indonesia. Meskipun belum ada konfirmasi mengenai validitas data yang diperjualbelikan, kasus ini telah mengundang perhatian luas, baik dari masyarakat umum maupun pelaku keamanan siber.
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak tengah melakukan investigasi mendalam guna memastikan langkah-langkah penanganan yang tepat. Adanya peretasan ini menekankan pentingnya penguatan keamanan data di era digital.
